3 tahun Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden,mewujudkan kedaulatan bangsa

Dengan menghapus subsidi BBM industri dan mobil mewah ternyata kita mampu membayar hutang luar negeri sebesar 60%, yang selama Orde Baru telah menjadi momok yang menjengkelkan. Sampai bayi yang akan lahirpun telah terbebani hutang Rp. 1.000.000,- perkepala. Disusul dengan berhentinya import beras, yang dipertajam dengan berhentinya pinjaman asing dari IMF, CGI, IGGI, Paris Club, ADB.

Ini adalah bukti yang nyata sekali sebagai upaya mewujudkan kedaulatan bangsa. Semua ini berlangsung dalam waktu singkat, hanya dalam 3 tahun saja ketika Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden.

Sekarang pinjaman asing serta import beras telah digelontorkan kembali. Berbagai alasan diberikan pemerintah sebagai legitimasi peminjaman dana asing dan pengimporan beras. Salah satunya untuk membantu korban bencana alam dan gempa bumi. Disisi lain masyarakat jelas melihat bahkan melakukannya, secara bergotong royong bahu membahu untuk mengumpulkan berbagai bentuk bantuan agar disalurkan kepada saudara-saudara yang tertimpa bencana alam dan gempa bumi. Transparansi bantuan masyarakat dan asing yang sukarela tersebut tidak jelas juntrungannya. Jika transparansi dan tepat sasaran diwujudkan oleh para pihak, rakyatpun akan mau bergotong royong kembali untuk membangun keseluruhan atau mengembalikan kehidupan sediakala para saudara-saudara kita yang tertimpa bencana alam dan gempa bumi.


Catatan Harian Turun Basis
www.wawankusnun.blogspot.com
www.friendster.com/wawankusnun

Siapa yang menikmati pendidikan? Siapa yang menikmati subsidi BBM?

Pemerintah berjualan pendidikan, bukannya menyediakan pendidikan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

Tingginya biaya masuk sekolah, bahkan biaya untuk bulanan (SPP) menyebabkan hanya yang kayalah yang mampu bersekolah.

Tetapi pemerintah, masih saja memberikan subsidi BBM untuk memproduksi hasil-hasil kebutuhan masyarakat menengah keatas yang benar-benar tidak tepat sasaran, tidak komprehensif dan tidak terarah.

Jelas sekali hal tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurus yang wajib dan paling dasar untuk diurus. Serta hal tersebut membuktikan bahwa SDM pemerintah sangat rendah, yang hanya cukup untuk kualifikasi kuli, sehingga targetnya hanya untuk mencetak calon-calon kuli. Karena kuli memang komoditas penting untuk memelihara kekuasan.
Dengan biaya produksi yang murah (BBM bersubsidi), Tenaga Kerja yang murah dan Pajak yang rendah...para pengusaha dapat memperbesar peroleh Laba.

Sebelum BBM naik harga-harga kebutuhan pokok sudah melonjak tinggi, apalagi kebutuhan tambahan masyarakat...kontrol ekonomi yang sudah mengarah ke pasar bebas murni menciptakan masyarakat semakin melarat.


*Catatan Harian turun ke basis